Senin - Jumat: 08.00 - 17.00 WIB
Landasan regulasi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan, keselamatan ketenagalistrikan, standardisasi, pemeriksaan dan pengujian, serta Sertifikasi Laik Operasi.
Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan Sertifikasi Laik Operasi oleh PT Catalyst Power Indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan, keselamatan ketenagalistrikan, standardisasi, serta ketentuan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang berlaku.
Dasar utama penyelenggaraan sektor ketenagalistrikan dan perubahan kerangka perizinan serta kegiatan usaha.
Menjadi dasar utama pengaturan usaha ketenagalistrikan, perizinan, lingkungan hidup dan keteknikan, serta keselamatan instalasi tenaga listrik.
Menjadi bagian dari kerangka perubahan ketentuan perizinan berusaha dan sejumlah ketentuan usaha ketenagalistrikan.
Mengatur penyelenggaraan bidang ESDM serta sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
Memuat ketentuan penyelenggaraan sektor ESDM, termasuk ketenagalistrikan dan aspek yang berkaitan dengan sertifikasi serta keselamatan instalasi tenaga listrik.
Menjadi kerangka terbaru penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Rujukan teknis yang berkaitan langsung dengan standardisasi, keselamatan, pelaksanaan usaha, dan sertifikasi ketenagalistrikan.
Mengatur aspek standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta penerapan tanda standar dan keselamatan.
Menjadi rujukan penting terkait pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
Mengatur pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan. Sebagian ketentuannya telah dicabut melalui regulasi yang lebih baru.
Mengatur klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
Daftar regulasi pada halaman ini disajikan sebagai informasi umum. Status, perubahan, pencabutan, dan pembaruan peraturan mengikuti ketentuan serta publikasi resmi pemerintah. Untuk kebutuhan hukum atau administrasi, pengguna disarankan memeriksa kembali dokumen terbaru melalui JDIH Kementerian ESDM dan Database Peraturan BPK RI.